Melung – Pemerintah Desa Melung menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Ruang dan Lahan, Selasa (3/2/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Melung dan dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat.

Musyawarah Desa dipimpin langsung oleh Ketua BPD Desa Melung, Sudarso, yang menegaskan pentingnya penyusunan peraturan desa sebagai dasar hukum dalam pengelolaan ruang dan lahan secara berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat agar pemanfaatan ruang dan lahan di Desa Melung dapat tertata, adil, dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” ujar Sudarso saat membuka musyawarah.

Hadir sebagai narasumber, Khoerudin, Kepala Desa Melung, menyampaikan bahwa Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Ruang dan Lahan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan desa dan kelestarian lingkungan. Ia menekankan bahwa desa harus memiliki aturan yang jelas agar pemanfaatan lahan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem.

Selain itu, Aji Sutisna dari Yayasan Burung Indonesia turut memberikan paparan terkait pentingnya pengelolaan ruang berbasis konservasi lingkungan. Menurutnya, perencanaan tata ruang desa harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta mitigasi risiko bencana.

Musyawarah berlangsung secara dialogis dengan partisipasi aktif dari peserta yang menyampaikan saran dan masukan terhadap substansi rancangan peraturan desa. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Melalui Musyawarah Desa ini, diharapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Ruang dan Lahan dapat menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan pembangunan Desa Melung yang tertib, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.